Negeri yang Kehilangan Rem

Tulisan dibantu AI

Episode satu

Pada suatu malam di penghujung pekan, sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, digeledah. Polisi menemukan sebuah brankas. Di dalamnya, emas batangan seberat 74 kilogram—beratnya seperti tubuh seorang pria dewasa. Di sebelahnya, uang tunai Rp100 juta dan valuta asing sebesar 4.767.300 dolar AS serta 14.083.800 dolar Singapura. Nilainya: Rp476 miliar.

Rumah itu milik Febrie Adriansyah. Sore harinya, 11 Juli 2026, pria yang selama ini menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus—jabatan yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini—resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tiga perkara besar menimpanya: kasus batu bara PLTU yang memicu pemadaman listrik di berbagai wilayah, kasus PT Asabri, dan kasus PT Krakatau Steel. Total kerugian negara mencapai Rp34,6 triliun.

Febrie bukanlah orang sembarangan. Ia adalah penegak hukum puncak, orang yang seharusnya menangkap para koruptor. Kini ia sendiri yang ditangkap. Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini adalah *mega-korupsi* yang melibatkan orang nomor satu di tubuh Kejaksaan Agung.

Angka Rp34,6 triliun—coba bayangkan. Itu lebih besar dari anggaran pendidikan sejumlah provinsi. Itu cukup untuk membangun ribuan sekolah, menggaji puluhan ribu guru, menyediakan makan siang bagi jutaan anak. Tapi uang itu lenyap. Menguap. Tersimpan dalam brankas di Sentul, di kafe mewah di Jakarta Selatan, di rekening-rekening yang namanya bukan Febrie.

Di balik angka itu, ada gelap. Rumah-rumah di Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jabodetabek, pernah padam. Bayangkan: seorang ibu menunggu anaknya pulang dalam gelap. Seorang pasien di rumah sakit kehilangan oksigen karena listrik mati. Seorang nelayan tak bisa melaut karena alat pendingin ikannya tak berfungsi. Itulah “kerugian perekonomian” yang disebut polisi—tapi bagi mereka yang hidup dalam gelap, itu bukan angka. Itu penderitaan.

Febrie mundur dari jabatannya pada dini hari 11 Juli. Beberapa jam kemudian, ia menjadi tersangka. Sebuah lakon yang begitu cepat, seolah-olah waktu pun berlomba.

—

Episode Dua

Tapi korupsi hanyalah satu wajah dari negeri yang kehilangan kendali ini.

Di Tebet, Jakarta Selatan, hiduplah seorang guru mengaji bernama AF. Ia dikenal baik oleh tetangganya. Ia mengisi majelis taklim. Ia menjadi imam di masjid. Ia mengadakan pengajian anak-anak di rumahnya. “Kalau di mata masyarakat sih, dia baik,” kata Ketua RT setempat.

Tapi di balik sorban dan khotbahnya, AF melakukan pencabulan terhadap sepuluh orang. Sepuluh. Korban-korbannya adalah anak-anak yang datang ke pengajian, yang memanggilnya “ustadz”, yang percaya bahwa di balik jubah putih ada perlindungan, bukan ancaman.

Kasus ini terbongkar karena salah satu korban—perempuan yang disebut A—berani buka suara. “Dia memang yang paling vokal, paling berani, dialah yang ngomong pertama kali ke orang tuanya, barulah tuh kebongkar semuanya,” kata polisi. Satu nyali perempuan mengalahkan sepuluh tahun keheningan.

Di Pati, Jawa Tengah, kasusnya lebih besar dan lebih tua. Kiai Ashari, pendiri Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, diduga telah mencabuli puluhan santriwatinya—sedikitnya 50 orang. Sejak 2020. Selama empat tahun. Empat tahun tubuh-tubuh muda direnggut di balik tembok pesantren, di bawah dalih “pembinaan keagamaan” dan “penyembuhan spiritual”.

Komnas HAM menyebut ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia. Pelaku memanfaatkan “relasi kuasa yang timpang” dan “manipulasi psikologis maupun spiritual”. Dengan kata lain: ia menggunakan Tuhan untuk membungkam korban. “Jangan ceritakan pada siapa pun,” katanya mungkin—dan mereka diam, karena siapa yang berani melawan seorang kiai?

Di Lampung, warga geram hingga membakar pondok pesantren. Di media sosial, tagar #IndonesiaDaruratPredator menyebar, dibagikan ulang oleh lebih dari 154 ribu akun. Kasus demi kasus bermunculan: oknum guru besar UGM yang diduga melecehkan mahasiswinya saat konsultasi tugas akhir, oknum Kapolres yang diduga melakukan pencabulan anak di bawah umur, oknum dokter PPDS yang diduga membius dan memperkosa pasien anak di RSHS Bandung, bahkan seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang menjadi korban pelecehan bergilir oleh kakek, ayah, dan paman kandungnya sendiri.

Ini adalah epidemi. Dan agennya bukan orang asing. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya melindungi: guru, polisi, dokter, kiai, ayah.

—

Episode tiga

Dan di tengah semua itu, di luar tembok pesantren dan ruang sidang, ada dunia lain yang juga runtuh.

Data Polri mencatat 414.812 kasus kejahatan sepanjang 2025, naik 1,52% dari tahun sebelumnya. Pencurian dengan pemberatan menduduki peringkat pertama: 48.637 kasus. Diikuti narkotika: 47.043 kasus. Lalu penganiayaan: 45.169 kasus.

Di balik angka-angka ini, ada cerita yang lebih sederhana dan lebih pilu. PHK massal melanda Indonesia sejak awal 2025. Partai Buruh mencatat sudah ada 70 ribu PHK. Asosiasi Pengusaha Indonesia memprediksi angka itu bisa mencapai 250 ribu sepanjang tahun. Jumlah pengangguran mencapai 7,46 juta orang pada Agustus 2025.

“PHK massal itu kemungkinan besar berdampak pada kriminalitas yang tinggi,” kata kriminolog Sapto. “Ketika seseorang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, sangat dimungkinkan menjadi pelaku kejahatan atau kriminal umum dengan motif ekonomi.”

Dosen ekonomi Unsera Banten mengingatkan hal yang sama: ada korelasi antara melemahnya ekonomi dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Dengan menurunnya pendapatan, kejahatan meningkat sebagai dampak dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup.

Seorang bapak yang kehilangan pekerjaan, yang tak bisa memberi makan anaknya, yang tagihan listrik menumpuk dan rumah akan disita—apa yang akan ia lakukan? Beberapa orang akan mencuri. Bukan karena mereka jahat. Karena mereka lapar.

Ada ironi di sini. Di satu sisi, para penguasa dan tokoh masyarakat menguras uang negara dalam jumlah yang tak terbayangkan—Rp34,6 triliun, emas 74 kilogram, rumah mewah yang tak tercatat dalam LHKPN. Di sisi lain, rakyat kecil terpaksa mencuri beras untuk bertahan hidup. Di atas, mega-korupsi. Di bawah, kriminalitas kelaparan.

Keduanya adalah gejala dari penyakit yang sama: negeri yang kehilangan kendali. Korteks prefrontal—rem moral dan rasional—telah mati. Yang tersisa hanyalah sistem limbik yang haus: haus uang, haus kuasa, haus seks, haus bertahan hidup.

—

Pertanyaan yang Muncul

Ada satu pertanyaan yang mengganjal: mengapa semua ini terjadi bersamaan?

Korupsi sistemik telah menjadi budaya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengidentifikasi tiga akar persoalan: biaya politik yang sangat tinggi, lemahnya regulasi pengawasan dana publik, dan buruknya tata kelola partai politik. Biaya untuk pemilihan gubernur bisa mencapai Rp50 miliar hingga Rp150 miliar. “Bayangkan cost politics yang besar ini pada akhirnya menyandera kepala daerah sehingga tidak ada pilihan lain,” kata pakar.

Ketika seseorang mengeluarkan biaya besar untuk maju, ia cenderung mencari kompensasi saat berkuasa. Korupsi bukanlah “penyimpangan”—ia adalah *logika* dari sistem yang mahal. Seorang pejabat yang telah menghabiskan miliaran untuk kampanye tidak mungkin tiba-tiba menjadi saleh setelah dilantik. Ia harus mengembalikan modal. Dan cara termudah adalah melalui proyek-proyek negara.

Inilah mengapa korupsi di Indonesia begitu terstruktur. Bukan karena orang Indonesia lebih jahat dari bangsa lain. Tapi karena sistemnya mendorong orang untuk menjadi jahat. Seperti kata peneliti Belanda, Prof Ward Berenschot: “Tingkat ongkos politik terlalu tinggi di Indonesia. Akibatnya, Indonesia menghadapi banyak masalah terkait korupsi, dominasi oligarkis…”

Dan ketika para pemimpin korup, mereka kehilangan legitimasi moral untuk menegakkan aturan. Bagaimana seorang jaksa agung bisa menuntut pencuri beras, sementara mantan Jampidsusnya sendiri menyimpan emas 74 kilogram? Bagaimana seorang kiai bisa mengajarkan kesucian, sementara ia mencabuli santriwatinya sendiri? Bagaimana polisi bisa menangkap preman, sementara oknum Kapolresnya sendiri melakukan pencabulan anak?

Ini adalah keruntuhan vertikal: dari puncak kekuasaan hingga ke akar rumput, dari istana hingga gubuk, dari pesantren hingga pasar. Semua terinfeksi oleh virus yang sama: hilangnya kontrol, matinya empati, dan normalisasi kejahatan.

—

Secercah Harapan

Tapi di tengah semua kegelapan ini, ada secercah cahaya.

Di Pesantren Ndholo Kusumo, kasus itu terbongkar karena seorang santriwati berani bicara. Di Tebet, sepuluh korban guru ngaji akhirnya bersuara. Di media sosial, 154 ribu akun membagikan #IndonesiaDaruratPredator. Perlahan, budaya diam mulai retak.

Komisi Nasional Perlindungan Anak menulis dengan lantang: “Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual. Kami menolak budaya diam. Kami menolak normalisasi kekerasan. Kami menolak sistem yang membungkam korban.”

Komunitas Nawaning Nusantara, perempuan muda keturunan pengasuh pesantren NU, menyuarakan hal yang sama: “Kami sangat geram dan prihatin karena simbol agama, gelar keulamaan, serta kepercayaan umat justru disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan tindakan amoral yang sangat bertentangan dengan nilai agama, hukum negara, dan norma kemanusiaan.”

Ini adalah suara-suara yang menolak diam. Mereka adalah korteks prefrontal dari negeri ini—rem yang mulai mengerem, yang mulai sadar bahwa kita tak bisa terus melaju menuju jurang.

Karena pada akhirnya, perubahan tidak akan datang dari para koruptor. Tidak akan datang dari para predator yang memakai jubah agama. Tidak akan datang dari sistem yang telah busuk. Perubahan akan datang dari mereka yang berani bicara—dari seorang santriwati yang melapor, dari seorang tetangga yang tak lagi menutup mata, dari seorang jurnalis yang terus menulis, dari kita semua yang menolak untuk diam.

Negeri ini sedang kehilangan rem. Tapi bukan berarti kita tak bisa menemukannya kembali.

—

Bekasi, 13 Juli 2026