Pencopotan Purbaya, Hipotesis dan Kesimpulan LAPD

Hipotesis yang paling masuk akal saat ini

Berdasarkan fakta yang tersedia sampai 17 September 2026, LAPD neyusun hipotesis berikut:

Hipotesis 1 — Konflik birokrasi

Paling konkret secara evidensial.

Ada konflik nyata mengenai rotasi pejabat DJP/DJBC dan prosedurnya. Purbaya sendiri mengakui rotasi tersebut merupakan sebagian faktor pencopotannya.

Hipotesis 2 — Benturan paradigma fiskal

Purbaya membawa pendekatan revenue protection + efficiency + anti-leakage, yang dapat berbenturan dengan pendekatan administrasi yang lebih mengutamakan stabilitas dan kepastian proses.

Hipotesis 3 — Konflik Danantara

Ada konflik terbuka mengenai Rp120 triliun. Namun Purbaya sendiri kemudian membantah bahwa dividen Danantara menjadi penyebab pencopotannya.

Hipotesis 4 — Kepentingan ekonomi

Isu baja, logistik, shipping, restitusi, impor dan BUMN semuanya mempunyai nilai ekonomi besar.

Tetapi belum ada bukti publik yang cukup untuk mengatakan bahwa kelompok bisnis tertentu secara langsung menyebabkan pencopotan Purbaya.

Hipotesis 5 — Konsolidasi politik pemerintahan

Pencopotan dapat juga dibaca sebagai upaya Presiden mengembalikan koordinasi dan kendali politik atas Kemenkeu. Reuters melaporkan bahwa konflik dengan pimpinan DJBC menjadi pemicu penting dan bahwa Djaka menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden.

Jadi kesimpulan seperti apa?

“Pencopotan Purbaya dan perebutan kendali atas mesin fiskal negara.”

Sebab substansi persoalannya adalah:

siapa mengendalikan penerimaan negara?

siapa mengendalikan birokrasi pemungut penerimaan?

siapa menentukan apa yang disebut kebocoran?

siapa menentukan berapa uang BUMN yang kembali kepada APBN?

siapa menentukan efisiensi program prioritas?

siapa mengawasi arus uang di pelabuhan dan perdagangan?