Catatan dari Muktamar NU

Gus Ipul dan Seni Menjaga Kendali Muktamar NU

Di tengah riuh Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026, ada satu tokoh yang mungkin tidak selalu berada di tengah gelanggang perebutan jabatan, tetapi hampir selalu terlihat di sekitar pusat kendali: Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Posisinya memang istimewa. Gus Ipul bukan hanya Sekretaris Jenderal PBNU, melainkan juga Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee Muktamar. Di luar NU, ia menjabat Menteri Sosial. Kombinasi pengalaman organisasi, pemerintahan dan politik itulah yang membuat banyak pihak menilai perannya jauh melampaui urusan teknis kepanitiaan.

Muktamar kali ini bukan perhelatan kecil. Sebanyak 556 pengurus wilayah dan cabang dinyatakan berhak mengikuti forum. Lebih dari 3.000 peserta dan peninjau hadir secara resmi, sedangkan rombongan warga Nahdliyin yang datang ke Jombang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Agenda juga padat: laporan pertanggungjawaban, lima sidang pleno, enam sidang komisi, Bahtsul Masail, hingga pemilihan kepemimpinan PBNU masa khidmah 2026–2031. Detik, NU Online

Dalam perhelatan sebesar itu, “mengendalikan” tidak selalu berarti menentukan siapa yang menang. Kendali justru terlihat dari kemampuan menjaga agar ribuan orang, beragam kepentingan, ketegangan politik, tata tertib persidangan dan urusan teknis tetap bergerak dalam satu rangkaian acara.

Sejak sebelum pembukaan, Gus Ipul turun langsung memeriksa kesiapan penginapan, pembagian kamar, kasur, ruang sidang, transportasi dan fasilitas peserta. Ia bahkan diberitakan ikut merapikan tempat tidur peserta. Adegan kecil itu memperlihatkan gaya kerjanya: hadir pada urusan yang sangat teknis, tetapi sekaligus memegang komunikasi pada tingkat elite. Detik

Namun, peran terpenting Gus Ipul baru terlihat ketika Muktamar memasuki pembahasan yang sensitif. Setidaknya ada dua persoalan yang sejak awal diperkirakan memancing perdebatan: mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dan ketentuan mengenai rangkap jabatan. Gus Ipul telah menyebut kedua isu tersebut sebelum persidangan berlangsung, menandakan bahwa panitia memahami titik-titik rawan yang perlu dikelola. NU Online

Perdebatan itu benar-benar terjadi. Muktamar akhirnya menyepakati perubahan besar: Ketua Umum PBNU tidak lagi dipilih langsung melalui mekanisme satu peserta satu suara. Setiap wilayah dan cabang dapat mengusulkan satu sampai lima nama; lima nama teratas kemudian dibawa kepada Rais Aam dan anggota Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA untuk dimusyawarahkan.

Perubahan mekanisme tersebut sempat memicu protes dari pendukung salah satu calon. Ketegangan muncul di sekitar arena sidang dan membuat suasana Muktamar memanas. Dalam keadaan seperti itu, Gus Ipul memilih bahasa yang menurunkan suhu. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai dinamika dan aspirasi yang biasa terjadi dalam Muktamar. Ia juga menegaskan bahwa panitia hanya memfasilitasi, sedangkan keputusan berada di tangan peserta. Setelah para pihak bermusyawarah, ketegangan mereda dan persidangan berlanjut. ANTARA

Di sinilah kesan bahwa Gus Ipul “berhasil mengendalikan” Muktamar menemukan pijakannya. Ia tidak merespons ketegangan dengan konfrontasi terbuka. Perbedaan dibiarkan muncul, tetapi tidak dibiarkan membesar hingga menggagalkan forum. Protes diakui sebagai aspirasi, kemudian dikembalikan ke jalur musyawarah, tata tertib dan kewenangan peserta.

Hasil akhirnya adalah terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Gus Kikin sebelumnya memperoleh dukungan terbanyak dalam penjaringan, yaitu 472 suara, sebelum namanya bersama empat calon lain dibawa ke forum AHWA. ANTARA

Kedekatan komunikasi Gus Ipul dengan Gus Kikin sebelum Muktamar—termasuk ketika keduanya menyerukan semangat “kembali ke muassis”—kemudian ikut melahirkan pembacaan politik bahwa Gus Ipul berperan dalam mengonsolidasikan kemenangan Gus Kikin. Penilaian itu dapat dipahami sebagai analisis politik, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang membuktikan bahwa hasil Muktamar ditentukan oleh Gus Ipul seorang diri.

Demikian pula dengan tudingan adanya intervensi Istana. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan dan penutupan, ditambah posisi Gus Ipul sebagai menteri, memang menimbulkan persepsi kedekatan antara pemerintah dan proses internal NU. Gus Ipul membantah bahwa duet Miftachul Akhyar–Gus Kikin merupakan paket titipan Istana. Sampai saat ini, yang dapat dipastikan secara faktual adalah adanya tudingan dan bantahan, bukan bukti terbuka mengenai intervensi pemerintah. IDN Times

Karena itu, lebih tepat melihat peran Gus Ipul dalam tiga lapis. Pertama, ia merupakan manajer lapangan yang memastikan perhelatan besar berjalan. Kedua, ia menjadi penghubung antara panitia, struktur PBNU, para kiai, peserta, pemerintah dan aparat keamanan. Ketiga, ia berfungsi sebagai pengelola suhu politik ketika persaingan mulai memanas.

Ia bukan satu-satunya aktor. Ada Rais Aam, para anggota AHWA, pengurus wilayah dan cabang, para pengasuh pesantren, kandidat, panitia lokal serta tokoh-tokoh lain yang turut menentukan jalannya Muktamar. Namun, Gus Ipul tampak sebagai orang yang mampu menyambungkan seluruh simpul itu.

Maka, jika Muktamar adalah sebuah kapal besar yang membawa banyak penumpang dengan tujuan dan kepentingan berbeda, Gus Ipul barangkali bukan orang yang sendirian menentukan pelabuhan tujuan. Akan tetapi, ia merupakan salah seorang yang paling aktif menjaga kemudi, membaca gelombang, mengatur awak, dan memastikan kapal tidak berhenti di tengah perjalanan.

Itulah sebabnya, setelah Muktamar berakhir tepat waktu, kepemimpinan baru terpilih, pihak-pihak yang sempat berhadapan kembali hadir bersama, dan Presiden menutup acara tanpa gejolak lanjutan, banyak orang menilai Gus Ipul berhasil memainkan perannya. Bukan sekadar sebagai ketua panitia, melainkan sebagai operator organisasi yang memahami bahwa dalam tradisi NU, kendali terbaik bukanlah membungkam perbedaan, tetapi membawa perbedaan itu kembali ke meja musyawarah.